MENATA BIROKRASI BERBASIS AKHLAKUL KARIMAH
Oleh : Drs. H. Zaenudin, MM. M. Pd
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Di awal abad XXI, para pengamat internasional mengasumsikan Indonesia sebagai sebuah potret negara gagal (state failure) akibat buruknya sistem birokrasi. Tak berlebihan jika kemudian disimpulkan, bahwa birokrasi di tanah air diibaratkan sebagai sumber mata air yang keruh dan pada gilirannya mengacaukan totalitas pengelolaan negara. Terapi yang dibutuhkan demi mengatasi karut-marut birokrasi ditentukan oleh perubahan tekstur negara. Birokrasi yang sejauh ini diharu-biru oleh aneka perilaku korupsi dengan berbagai bentuknya yang mengerikan serta berada di luar batas akal sehat manusia hanya mungkin bisa disucikan melalui upaya-upaya radikal.
Upaya radikal dimaksud adalah reformasi absolut dan menyeluruh terhadap birokrasi pemerintahan. Birokrasi dianggap sebagai salah satu ”biang keladi” yang menghambat percepatan proses kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat. Ungkapan klasik dan kritis seperti “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”, misalnya, berkembang seiring dengan penampakan kinerja aparatur yang kurang baik di mata masyarakat. Ungkapan itu menggambarkan betapa buruknya perilaku pelayanan birokrasi kita yang berpotensi menyuburkan praktik percaloan dan pungutan liar (rent seeking).
Belajar dari Kota Tangerang
Seiring pemberlakukan kebijakan otonomi daerah, ada harapan bahwa proses reformasi birokrasi bisa dimulai dari Pemerintah Daerah dengan harapan Kepala-kepala Daerah memiliki inisiatif melakukan upaya penataan birokrasi yang handal, profesional, berkualitas dan berbasis pada nilai-nilai keluhuran. Karena harus diakui, masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (indegenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal.
Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sejujurnya dapat menjadi proyek percontohan tentang inisiatif cerdas dalam melakukan tata kelola birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai keluhuran atau biasa disebut dengan nilai-nilai Akhlakul Karimah. Kota Tangerang, yang baru berdiri secara administratif 28 Februari 1993, yang disandarkan pada Undang-undang No 2 Tahun 1993, dengan luas wilayah Kota Tangerang tercatat 183.78 Km, terbagi menjadi 13 kecamatan dan 104 kelurahan saat ini acap menjadi objek kajian berbagai pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan upaya reformasi birokrasi yang profesional.
Dalam buku ”1001 Wajah Kota Tangerang, Pembangunan Menuju Akhlakul Karimah” yang ditulis oleh Walikota Tangerang, Wahidin Halim, ditegaskan bahwa reformasi birokrasi atau penguatan tata kepemerintahan yang baik, akan secara integral, yang meliputi aspek sumber daya manusia, proses, sarana, dan prasarana. Point ini mencakup beberapa hal.
Pertama, sumber daya manusia, kualitas aparatur, dan keselarasan stakeholder dalam berpikir dan bertindak dalam proses pembangunan merupakan kunci sukses pengelolaan kota yang lebih baik. Untuk itu pembangunan SDM tidak hanya bagi aparatur pemerintahan namun juga bagi stakeholder utama, yaitu DPRD dan masyarakat. Untuk itu akan dijalankan upaya-upaya pembangunan SDM (aparatur Pemda, DPRD, dan masyarakat), kesemuanya ini akan meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik (good governance)
Kedua, proses, untuk dapat menghasilkan layanan prima dengan tetap membangun dan menjalin hubungan dengan pelanggan (komersial dan publik), maka perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan sistem manajemen kepemerintahan, termasuk menjalankan prinsip-prinsip good governance serta terciptanya akuntabilitas manajemen keuangan dan sumber daerah.
Ketiga, sarana dan prasarana, untuk dapat menghasilkan layanan yang optimal bagi masyarakat maupun kalangan usaha, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang handal sehingga dapat terpenuhinya kualitas layanan yang bermutu, tepat waktu, dengan biaya yang murah, serta dengan tetap menjaga terjalinnya hubungan baik. Dan keempat, mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, akan dijalankan melalui, pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan.
Mengedepankan kepentingan masyarakat
Empat point di atas merupakan basis nilai budaya Kota Tangerang, yang harus dianut dan diterapkan dalam sikap dan perilaku seluruh jajaran aparat pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang dalam menjalankan semua kegiatan. Nilai inti budaya tersebut dapat dijabarkan dalam empat unsur. Di antaranya inovasi, kebersamaan, profesionalisme, dan akhlak mulia.
Selain empat nilai budaya yang harus dijalankan seluruh aparat, seluruh aparatur Pemerintah Kota Tangerang juga harus memegang lima komitmen untuk menunjang pembangunan Kota Tangerang, yaitu bertakwa kepada Allah SWT, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, disiplin, loyalitas, dan dedikasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dengan menjunjung tinggi aspek etika moralitas dan profesional, menjalin persaudaraan, silaturahim, dan saling mengingatkan di antara sesama pegawai dalam berbagai aspek kehidupan.
Lima point di atas dijadikan komitmen bersama bagi seluruh jajaran pegawai Pemerintah Kota Tangerang, sehingga upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berakhlak karimah dapat ditegakkan. Sebab kebijakan tonomi daerah berarti suatu upaya untuk membangun kemandirian dari segi SDM-nya. Selain upaya perbaikan SDM, hal mendasar yang lain adalah mengupayakan sinergi antar-potensi yang dimiliki, baik dari pihak pemegang otoritas formal seperti jajaran eksekutif dan legislatif, maupun dari pihak masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh sosial keagamaan serta para pelaku ekonomi. Harus dibangun komunikasi yang lebih intensif antar lembaga secara internal yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki kinerja antar lembaga tersebut.